5 Mei 2008

PERBANDINGAN SISTEM POLITIK

United States of America & United Kingdom


United States of America

  • Bentuk Negara.
    United States of America (USA) atau Amerika Serikat (AS) adalah sebuah negara yang terletak di bagian Utara benua Amerika dengan bentuk negara Republik Federal. AS terbentuk dari 13 bekas koloni Britania Raya yang memerdekakan diri pada tanggal 4 Juli 1776. Namun setelah ekspansi besar-besaran, kini Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian.1
    Bentuk negara Federal adalah pemerintahan yang terbentuk dari beberapa negara bagian, dengan masing-masing negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur masalah dalam negaranya, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.2 Federalisme di AS, negara pusat dan negara bagian berbagi kekuasaan. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal. Namun, negara-negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-masing seperti aborsi dan hukuman maksimal dalam hal undang-undang.
    Doktrin pembagian kekuasaan “Trias Politica” (pasal 1 hingga 3 Konstitusi Amerika), telah menggariskan secara terperinci mengenai kekuasaan negara yang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Checks and Balance atau pemeriksaan dan keseimbangan merupakan satu ciri yang utama dalam negara Amerika dan hal ini begitu kompherensif sehingga tidak ada satu cabang negara yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengawal cabang yang lain.3
  • Bentuk Pemerintahan.
    Bentuk pemerintahan AS adalah Republik yaitu bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai seorang presiden. Republik Dalam pengertian dasar, adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau “urusan awam”, yanng artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat.
    Sampai sekarang AS telah dipimpin oleh 43 presiden. Pemilihan presiden pertama di AS terjadi pada tahun 1789. Presiden pertama AS adalah George Washington dan wakilnnya John Adams. Di AS presiden dipilih oleh rakyat melaluli electoral college dengan masa jabatan empat tahun dan terbatas untuk dua periode. Presiden AS saat ini adalah George Walker Bush dan wakilnya Dick Cheney (Jabatan akan berakhir pada 20 Januari 2009). Tugas utama presiden di AS adalah melindungi konstitusi dan menegakan hukum yang dikeluarkan oleh kongres. Kongres di AS terdiri dari dua kamar; yaitu: Senate dan House of Representatif yang kedudukannya sejaajr dan saling melengkapi.4
  • Sistem Pemerintahan.
    AS menggunakan sistem pemerintahan presidensial (presidensiil) atau disebut juga dengan sistem kongresional. Presidensial merupakan sistem dari pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan keuasaan legislatif.
    Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
    • Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
    • Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
    • Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
    Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, posisi presiden bisa dijatuhkan. Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu:
    • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
    • Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
    • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
    • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasan eksekutif presiden bukan kepada kekuasaan legislatif.
    • Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.5

Pemilu di AS
Sedikit negara yang pada saat ini memiliki ciri-ciri sistim dwi partai, tetapi Amerika Serikat adalah salah satunya. Dua partai politik dominan di AS adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Republik merupakan partai mayoritas sedangkan oposisinya adalah Partai Demokrat yang merupakan partai minoritas.
Partai Republik (Republican Party) sering disingkat GOP untuk Grand Old Party (Partai Tua Besar) adalah partai yang lebih konservatif di antara kedua partai besar. Simbol resmi Partai Republik adalah gajah. Didirikan di Ripon, Wisconsin pada 28 Februari 1854, sebagai sebuah partai yang melawan perbudakan dalam wilayah baru, partai ini tidak boleh disamakan dengan Partai Demokratik-Republik AS-nya Thomas Jefferson atau Partai Republik Nasional AS-nya Henry Clay.

Partai Demokrat (Democratic Party) adalah parpol yang berhaluan tengah kiri atau demokrat sosial meski kebijakan-kebijakannya tidak terlalu kiri dibandingkan dengan partai-partai buruh atau demokratis sosial di negara-negara lainnya. Didirikan pada tahun 1828. Di AS sendiri, partai ini dikenal sebagai partai yang lebih "liberal", meski liberalisme ini merujuk kepada maknanya di AS.6

Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single-member constituency (Sistem Distrik) dimana setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Pemilihan Umum di Amerika Serikat dilaksanakan untuk memilih Presiden AS.
Sistem Pemilihan Umum di Amerika Serikat:

Pemilihan Umum (Pemilu) di Amerika Serikat diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Pemilu ini dilaksanakan pada bulan November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa setelah Senin pertama pada bulan tersebut.

Walaupun diselenggarakan setiap dua tahun sekali, hanya setiap dua pemilu atau empat tahun sekali jabatan Presiden Amerika Serikat diperebutkan. Di saat inilah Pemilu di Amerika Serikat umumnya mendapatkan perhatian seluruh dunia, misalnya saja Pemilu yang diadakan pada tahun 2000 dan Pemilu yang diadakan tahun 2004 kemarin.

Pemilu yang diadakan di Amerika Serikat pada tahun 2002, tidak memperebutkan jabatan Presiden sehingga tidak banyak menyita perhatian dunia. Pemilu yang demikian dinamakan sebagai Pemilu Paruh Waktu (Midterm Election). Dinamakan demikian sebab, terjadinya persis pada separuh masa jabatan Presiden yang sedang berkuasa serta hasil dari Pemilu ini dapat diinterprestasikan sebagai evaluasi, dukungan, ataupun penolakan rakyat atas kebijakan-kebijakan Presiden selama ia berkuasa.

Sistem pemilu di Amerika bukan mengadopsi pemilihan presiden secara langsung, tetapi menggunakan sistem Electoral College (Dewan Pemilih). Electoral College adalah dimana setiap unit pemilihan (negara bagian) diberi bobot suara Dewan Pemilih sesuai dengan jumlah penduduknya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah penduduknya, negara bagian tersebut akan memiliki suara (elektoral vote) yang lebih banyak dalam Dewan Pemilih. Oleh karena itu, maka negara-negara bagian yang berpenduduk banyak seperti Ohio, California, New York, Florida, dan sejumlah negara bagian besar lainnya akan sangat menentukan kemenangan seorang kandidat untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.7

Dalam sistem Dewan Pemilih, setelah pemilihan presiden, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh setiap kandidat di negara-negara bagian akan dihitung. Pemenang di setiap negara bagian berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di negara bagian yang bersangkutan. Sebagai contoh, Ohio memiliki jatah elektoral votes sebanyak 20, Florida sebanyak 27, dan California 55 elektoral votes. Jadi, di wilayah Ohio, jika seorang kandidat presiden berhasil meraih suara terbanyak maka secara otomatis kandidat itu memenangkan 20 suara Dewan Pemilih, sehingga pada akhirnya kandidat yang memperoleh suara Dewan Pemilih terbesar akan memenangkan pemilihan presiden. Maka tidaklah mengherankan jika kandidat yang berhasil memenangkan suara-suara di negara bagian dengan jumlah penduduk padat seperti California, New York, Florida dan Texas biasanya akan memiliki peluang yang cukup besar untuk terpilih kembali dalam pemilihan presiden.

Sebagaimana yang telah diketahui, jumlah pemilih dalam Electoral College adalah 538 electors. 538 electors ini terdiri dari 535 adalah jumlah total suara anggota Kongres dan 3 lainnya merupakan representasi dari perwakilan yang ada di Washington DC.
Dalam pelaksanaanya, alat yang digunakan untuk memilih bukan lagi kertas suara yang dicoblos seperti di Indonesia, tetapi alat elektronik seperti ATM. Meskipun demikia, sejumlah negara bagian masih mempraktikan pemakaian kertas suara. Akan tetapi jumlahnya sudah sangat kecil yakni hanya sekitar 1 persen saja.

Setelah penghitungan suara selesai pada Senin pertama di bulan Desember kemudian dilanjutkan pada Rabu pekan kedua pada bulan yang sama diadakanlah pertemuan di antara para anggota Dewan Pemilih dari setiap negara bagian. Setelah pertemuan ini, mereka akan mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara tersebut dan akan mengirimkan hasilnya pada ketua senat. Maka ketua senatlah yang berhak mengumumkan dan melantik presiden baru tersebut.

Sama halnya dengan sistem pemilu langsung yang memiliki kelebihan dan kekurangan, maka sistem electoral college ini pun juga mengandung kelebihan dan kekurangan pula. Kekuatan dari sistem electoral college ini adalah jika jumlah pemilih kurang dari mayoritas maka anggota Dewan Pemilih akan dapat mengoreksi kurangnya legitimasi akibat sedikitnya jumlah pemilih. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah memungkinkannya seorang kandidat untuk menang meskipun hanya memenangkan suara di beberapa bagian yang padat penduduknya. Konsekuensinya, legitimasi presiden terpilih menjadi lemah sebab kemenangannya hanya didukung oleh beberapa negara bagian yang kebetulan berpenduduk padat. Padahal Amerika Serikat sendiri terdiri atas 50 negara bagian. Selain itu juga sistem ini memberi bobot yang lebih besar kepada negara-negara bagian yang padat penduduknya.

United Kingdom

Bentuk Negara
United Kingdom (dalam bahasa Indonesia: Britania Raya / Inggris Raya) adalah sebuah negara yang terdiri dari negara-negara dalam pulau Great Britain: England, Wales, dan Scotland; dan ditambah dengan Northern Ireland. Nama lengkapnya adalah United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Britania raya merupakan kesatuan dari bebrapa negara sejak 840 tahun lalu. Dari seluruh kesatuan politik ini, yang diakui sebagai negara tersendiri adalah United Kingdom dan Republic of Ireland.
Menjadi agak sulit mendefinisikan bentuk negara UK, karena tidak ada bentuk negara federal seperti di UK dimana negara-negara yang tergabung Great Britain mempunyai pengaturan pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu dipandang dari segi sosial politik, kerajaan Inggris Raya adalah suatu negara aneka bangsa. Dalam status politik, yang menjadi anggota Uni Eropa dan PBB adalah United Kingdom dan Republic of Ireland. Sehingga yang bukan bagian dari Uni Eropa adalah Isle of Man dan Channel Island.8

Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan Inggris adalah monarki atau kerajaan; yaitu pemerintahan dengan raja, ratu, atau kaisar sebagai satu-satunya orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dipusakainya turun-temurun. Monarki di Inggris merupakan monarki terbatas, dimana kekuasaan dibatasi oleh prinsip fudamental yang tak tertulis. Monarki di Inggris hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintah namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori semata, karena pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya.
United Kingdom mengakui Ratu Elisabeth II sebagai kepala negara. Ratu Elisabeth II telah menjadi kepala negara sejak 1952. Ratu secara resmi juga diakui sebagai kepala negara di 15 Negara Persemakmurannya:
• Antigua and Barbuda
• Australia
• the Bahamas
• Barbados
• Belize
• Canada
• Grenada
• Jamaica
• New Zealand
• Papua New Guinea
• Saint Kitts and Nevis
• Saint Lucia
• Saint Vincent and the Grenadines
• Solomon Islands
• Tuvalu.9
Namun saat ini fungsi Ratu selain sebagai kepala negara hanya sebatas simbol atau lambang persatuan dan kesatuan, bukan penguasa penuh. Ratu hanya berfungsi dalam segi-segi pemerintahan yang bersifat keupacaraan.

Sistem Pemerintahan
Inggris Raya pada dasarnya menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer dengan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Gordon Brown adalah Perdana Menteri United Kingdom saat ini.
Dalam sistem parlementer di Britania Raya, eksekutif adalah kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri (Prime Minister). Eksekutif merupakan anggota parlemen, oleh karena itu eksekutif dapat membubarkan parlemen. Parlemen Britania Raya adalah yang tertua di dunia dan terdiri dari dua kamar: House of Commons dan House of Lords.
Di Inggris Raya Ratu bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan. Namun, Ratu diharapkan menghargai kehendak parlemen, seperti yang disampaikan kepadanya oleh para pemimpin yang memerintah. Dulu hak raja untuk menunjuk perdana menteri adalah tidak lebih dari sekedar formalitas, tetapi sekarang penunjukan ratu mengenai perdana menteri didikte oleh partai mayoritas di dalam majelis rendah.

Pemilu di Inggris
Masyarakat Inggris akan menyalurkan aspirasi demokrasinya melalui general election atau pemilihan umum. Pemilu di Inggris menguunakan sistem distrik. Secara tradisional, ada tiga partai besar yang bertarung di kancah politik Inggris: Partai Buruh (Labour), Partai Konservatif (Conservative), dan Partai Liberal Demokrat (Liberal Democrat).
Partai Buruh Britania Raya (bahasa Inggris: Labour Party) adalah sebuah partai politik sayap kiri-tengah atau demokratis sosial di Britania Raya, dan merupakan salah satu dari tiga partai politik besar di negara tersebut. Partai ini didirikan pada 7 Februari 1900 dan saat ini dipimpin oleh Gordon Brown, yang juga adalah Perdana Menteri Britania Raya saat ini.10
James Gordon Brown (lahir 20 Februari 1951 di Glasgow) adalah Perdana Menteri Inggris (sejak 27 Juli 2007), Anggota Parlemen Inggris untuk Kirkcaldy dan Cowdenbeath (Konstituen Parlemen Inggris), dan Ketua Partai Buruh Inggris. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Keuangan Inggris di masa pemerintahan Tony Blair (1997-2007). Ia menjadi menteri keuangan termuda sejak Nicholas Vansittart, Baron Bexley Pertama (1812-1823).
Partai Konservatif adalah partai kedua terbesar di Britania Raya, yang pernah memegang tampuk kekuasaan pada era Margaret Thacther dan John Major di tahun 80-an sampai tahun 1997. Saat ini partai tersebut dipimpin oleh Michael Howard.
Partai Liberal Demokrat adalah partai yang menduduki urutan ketiga pada pemilu terakhir dan saat ini dipimpin oleh Charles Kennedy.
Selain ketiga partai besar tersebut, ada juga partai-partai kecil lain seperti United Kingdom Independence Party (UKIP), Green Party, British Nationalist Party (BNP), Respect party dan lain-lain
Pemilu di Inggris dilaksanakan untuk memilih 646 anggota majelis rendah. Sementara secara otomatis ketua partai yang memenagkan pemilihan umum akan diangkat menjadi Perdana Menteri.

KESIMPULAN


Dari pemaparan di atas mengenai perbandingan sistem politik di United States of America (USA) dan United Kingdom (UK), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Terdapat beberapa perbedaan antara USA dan UK. Walaupun sari sisi sejarah Amerika Serikat adalah mantan koloni Inggris Raya. Pertama, dari segi bentuk pemerintahan. Walaupun Inggris Raya sampai saat ini pemerintahannya masih monarki, tetapi Amerika Serikat sebagai koloni Inggris bentuk pemerintahannya adalah republik dimana pemerintahannya benar-benar berasal dari rakyat dan Ratu Inggris tidak lagi berkuasa atas pemerintahan AS. Namun demikian kedua negara ini tetap bisa menjaga stabilitas politiknya dan tetap bisa bekerjasama dengan baik dalam hubungan internasionalnya.
Kedua, dilihat dari segi sistem pemerintahannya, maka Amerika Seriakt dan Inggris Raya memiliki sistem yang sangat berbeda. Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden berkuasa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sementara Inggris menggunakan sistem pemrintahan parlementer dimana tetap memandang kepemimpinan Ratu dan Raja walau hanya sebagai kepala negara dan sebatas simbol dalam keupacaraan negara.
Ketiga, dari segi pemilu di negara masing-masing. Pemilihan Umum di Amerika sukses dengan sistem dwi-partai-nya. Sistem dwi partai di Amerika Serikat hanya ada dua partai besar yang berkuasa yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dengan sistem Electoral College (Dewan Pemilih), warga negara Amerika Serikat melakukan pemilu untuk memilih presiden dengan peride jabatan empat tahun. Sementara di Inggris Raya sistem pemilihan umumnya melibatkan banyak partai politik atau sistem multi partai. Partai-partai besar yang ada di Inggris Raya adalah Partai Buruh, Partai Konserfatif, Partai Liberal Demokrat, dan beberapa partai kecil lainnya seperti seperti United Kingdom Independence Party (UKIP), Green Party, British Nationalist Party (BNP), Respect party dan lain-lain. Pemilihan umum di Inggris dilaksanakan untuk memilih anggota mejelis rendah dimana kandidat dari partai politik yang meraih suara terbanyak akan diangkat Ratu atau Raja menjadi Perdana Menteri United Kingdom.
Terdapat sedikit persamaan tetapi berbeda berkenaan dengan bentuk negara kedua negara ini. Amerika Serikat jelas berbentuk federal karena memiliki negara-negara bagian yang pemerintahannya tetap beracu pada pemerintah pusat dan 50 negara bagian tersebut merupakan kesatuan bagian dalam Amerika Serikat sendiri. Berbeda dengan Amerika Seriakt, Bentuk Negara dari United Kingdom sedikit lebih rumit. Serupa namun tak sama, United Kingdom adalah sebuah negara yang terdiri dari negara-negara dalam pulau Great Britain: England, Wales, dan Scotland; dan ditambah dengan Northern Ireland. Nama lengkapnya adalah United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Bukti bahwa negara-negara yang ada dalam United Kingdom adalah negara yang mempunyai pemerintahan sendiri walau tetap berada di bawah payung United Kingdom adalah bahwa setiap kesatuan politik dalam United Kingdom memiliki bendera masing-masing. Bendera United Kingdom adalah perpaduan dari bendera England, Northern Ireland dan Scotland. Bendera Wales tidak terwakili dalam bendera United Kingdom ini. Bendera United Kingdom adalah bagian dari bendera negara Australia, New Zealand, Tuvalu, Fiji dan beberapa bendera wilayah lainnya.


1 Amerika Serikat, http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat, diakses pada tgl 4 Mei 2008, Pkl 08.00pm WIB.
2 B.N. Marbun, Kamus Politik, Hal. 165
3 Amerika Serikat, http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat, diakses pada tgg 4 Mei 2008, Pkl 08.00pm WIB.
4 Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, Hal. 50
5 Bentuk Pemerintahan, http://ramaprabu.multiply.com/, diakses pada tgl 4 Mei 2008, Pkl. 07.20pm WIB
6 Pemilu di AS, Partai Demokrat, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Amerika_Serikat_2008/, diakses pada 25 April 2008, Pkl. 07:09pm WIB
7 Pemilu AS Menggunakan Sistem “Electoral College”, Wikipedia Indonesia, http://www.msn.com/, diakses pada tgl 15 Desember 2005, Pkl. 07:09pm WIB
8 Isle of Man dan Channel Island bukan bagian dari United Kingdom tetapi merupakan otonomi dari monarki Inggris.
9 Inggris yang Membingungkan, http://priyadi.net/archives/2006/06/23/inggris-yang-membingungkan/, diakses pada tgl 4 Mei 2008, Pkl 08.25pm WIB.
10 Partai Politik di Britania Raya, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Buruh_(Britania_Raya), diakses pada tgl 4 Mei 2008, Pkl 09:04pm WIB

PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN DI PERANCIS

Gambaran Umum Pemilihan Umum di Indonesia
Keterlibatan Partai Politik
Berbicara mengenai pemilihan umum, salah satu hal yang harus menjadi bahasan mendasar adalah mengenai keterlibatan partai politik dalam pemilihan umum tersebut. Partai politik[1] memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilihan umum sebuah negara. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Partai politik pun kemudian berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekruitmen politik serta sebagai sarana pengatur konflik.[2] Dilihat dari banyaknya partai politik yang terlibat dalam pemilihan umum, sistem pemilihan umum pun dibedakan atas tiga jenis, yaitu one party system (sistem satu partai), two party system (sistem dua partai), dan multiparty system (sistem banyak partai).
Indonesia, sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, sangat menghargai peran penting partai politik sebagai salah satu unsur keberhasilan pembangunan masyarakat. Pasalnya, dalam pemilihan umum, partai politik menjadi sarana rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintahan yang sedang dan akan berkuasa. Sejak pertama kali memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945, Indonesia sangat terkenal dengan multiparty system atau sistem banyak partai. Sistem multipartai banyak dijumpai di negara-negara dengan perbedaan ras, agama atau suku bangsa yang kuat. Selain di Indonesia, sistem multipartai banyak dijumpai di Malaysia, Belanda, Perancis dan Swedia. Di dalam negara yang menganut sistem multipartai ini, rakyat cenderung membentuk partai berdasarkan ikatan-ikatan primordial tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan agama.[3] Sejak pertama kali memerdekakan diri, ada banyak partai politik yang malang-melintang dalam pemilihan umum di Indonesia. Partai-partai tersebut, misalnya Masyumi, PNI, NU, PKI, Golkar, PDIP, PAN, Partai Demokrat, Partai Katolik Demokrat, dll. Partai-partai politik ini selalu mengaspirasikan ikatan-ikatan primordial tertentu dari anggota-anggotanya.
Pola multipartai umumnya diperkuat oleh sistem perwakilan berimbang (proportional representation) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil.

Sistem Pemilu
Pemilihan umum yang baik sangat ditentukan oleh seberapa bagus sistem pemilihan umum yang diterapkan. Sistem pemilihan umum yang diterapkan turut pula menentukan seberapa besar partisipasi politik masyarakat di dalam pemilihan umum tersebut.
Di Indonesia, sistem proporsional merupakan sistem yang sering dipakai dalam pemilihan umum. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari sistem ini[4]:
1. dalam sistem proporsional, basis pemilihan wilayah (biasanya propinsi) tidak ditentukan oleh jumlah penduduknya sama atau tidak;
2. dalam sistem proporsional, ukuran daerah pemilihan besar (di Indonesia propinsi), sehingga jumlah daerah pemilihan menjadi lebih sedikit;
3. dalam sistem proporsional, batasan daerah tetap, kerena tak bergantung pada perubahan jumlah penduduk;
4. dalam sistem proporsional, setiap daerah pemilih (wilayah) punya beberapa wakil secara proporsional;
5. dalam sistem proporsional, calon bebas, tidak harus putra daerah;
6. dalam sistem proporsional, semua suara dihitung secara proporsional, alias tidak ada suara yang hilang;
7. dalam sistem proporsional, partai kecil tetap eksis.

Jenis Pemilu
Di Indonesia, sebelum masa reformasi, sebenarnya hanya terdapat satu jenis pemilihan umum, yaitu pemilihan partai politik. Partai politik inilah yang nantinya akan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota legislatif. Kemudian, wakil-wakil rakyat inilah yang akan menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia yang akan memimpin negara ini.
Namun, setelah reformasi, cara seperti ini sudah tidak digunakan lagi. Pemilihan umum di Indonesia (khususnya Pemilihan Umum 2004) terbagi atas dua jenis, yaitu pemilihan anggota legislatif[5], pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, kepala desa, dll.). Rakyat sendirilah yang langsung menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk sebagai anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang akan memimpin mereka serta kepala daerah yang akan memimpin daerah mereka.

Gambaran Umum Pemilihan Umum di Perancis
Keterlibatan Partai Politik
Sama halnya dengan Indonesia, bagi Perancis, keikutsertaan partai politik merupakan hal yang sangat diperhitungkan. Partai politik turut menentukan seberapa besar keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Di Perancis, walaupun selalu ada satu atau dua partai yang berkuasa, sistem multipartai tetap menjadi pilihan utama. Socialist Party[6] (Parti Socialiste) dan Union for a Popular Movement[7] (Union pour un Mouvement Populaire) merupakan dua partai yang berkuasa di Perancis. Namun, kehadiran partai-partai kecil cukup berpengaruh dalam sistem pemilihan umum di Perancis. Partai-partai kecil tersebut, misalnya Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) yang dipimpin oleh Olivier Besancenot, Parti Radical de Gauche (PRG) yang dipimpin oleh Jean-Michel Baylet, Parti Communiste Français (PCF) yang dipimpin oleh Marie-George Buffet, serta Mouvement pour la France (MPF) yang dipimpin oleh Philippe de Villiers, dll[8].

Sistem Pemilu
Sama halnya dengan di Indonesia, sistem pemilihan umum di Perancis menggunakan sistem proporsional serta bertujuan untuk memilih Presiden Perancis dan anggota legislatif. Presiden-lah yang kemudian akan membentuk kabinet yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan[9].

Jenis Pemilu
Berbeda dengan di Indonesia yang mempunyai 3 jenis pemilihan umum (pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah), pemilihan umum di Perancis dibedakan atas empat jenis[10], yaitu:
1. Élections Municipales: pemilihan umum jenis ini biasanya ditujukan untuk memilih le maire dan les conseillers municipaux. Le maire adalah sebutan untuk walikota, sedangkan le conseiller municipal ini merupakan pemimpin commune[11] yang ada di Perancis (setingkat desa di Indonesia, tetapi bukan desa). Keduanya (le maire dan le conseiller municipal) dipilih untuk masa jabatan selama 6 tahun.
2. Élections Régionales: pemilihan umum jenis ini biasanya ditujukan untuk memilih les conseilles régionaux. Le conseiller régional merupakan pemimpin sebuah région[12] (setingkat provinsi di Indonesia, tetapi bukan provinsi). Le conseiller régional biasanya dipilih untuk masa jabatan 6 tahun juga.
3. Élection Legislatives: pemilihan umum jenis ini biasanya ditujukan untuk memilih les députés. Le députe adalah sebutan untuk anggota legislatif di Perancis. Le députe biasanya dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.
4. Élections Présidentielles: pemilihan umum jenis ini ditujukan untuk memilih Presiden Perancis (le Président de la République francaise). Presiden Perancis dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.


Persamaan dan Perbedaan Pemilihan Umum di Indonesia dan di Perancis
Persamaan
Di bawah ini saya coba memberikan beberapa persamaan Pemilu di Indonesia dan di Perancis.
1. Di Indonesia dan Prancis, partai politik terbentuk berdasarkan ikatan-ikatan primordial (suku, agama, bahasa), sebagai akibat kemajemukan kedua negara tersebut. Implikasinya, pemilihan umum di kedua negara ini memungkinkan partisipasi rakyat yang sangat tinggi.
2. Indonesia dan Perancis sama-sama menganut multiparty system atau sistem banyak partai (walaupun tetap ada satu atau dua partai yang menjadi pemenang dan berkuasa).
3. Indonesia dan Perancis sama-sama menganut sistem pemilu yang proporsional.
· Perbedaan
1. Indonesia dan Perancis memiliki jenis pemilihan umum yang berbeda. Indonesia memiliki 3 jenis pemilihan umum (pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah), sedangkan Perancis memiliki 4 jenis pemilihan umum (élections municipales, élections régionales, élections legislatives dan élections présidentielles).
2. Tambahan pula, di Indonesia, Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; sedangkan di Perancis, presiden bertindak sebagai kepala negara (kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri/le premier ministre[13]). Hal ini sangat jelas terlihat karena Indonesia menganut sistem presidensial, sedangkan Perancis menganut semi-presidensial.

Saran
1. Pada dasarnya, sistem banyak partai merupakan sistem pemilu yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang besar. Namun, sistem ini ternyata membuat pemerintahan menjadi tidak stabil. Meskipun demikian, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia dan Perancis, sistem multipartai sangat dibutuhkan.
2. Walapun sistem proporsional selalu menghitung negara berdasarkan pembagian wilayah yang sama besarnya, sistem proporsional tetap lebih baik dibandingkan sisten distrik. Pasalnya, sistem distrik selalu menciptakan peluang disintegrasi bangsa. Penghitungan suara berdasarkan distrik selalu menciptakan sikap fanatisme distrik tertentu.
[1] Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.
[2] Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 164.
[3] Ibid., hal. 169.
[4] Plus Minus Sistem Distrik dan Sistem Proporsional, dalam http://www.google.com/, diakses pada tanggal 21 April 2008, Pkl. 19.56 WIB.
[5] Berdasarkan amandemen UUD 1945 tahun 2004, anggota legislatif Indonesia adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
[6] Ségolène Royal merupakan salah seorang politikus Perancis dari partai ini. Dalam pemilihan umum (éléction générale) tahun 2007, beliau dikalahkan oleh Nicholas Sarkozy dari Union pour un Mouvement Populaire, yang kemudian menjadi Presiden Prancis sampai saat ini.
[7] Nicholas Sarkozy, Presiden Perancis saat ini, berasal dari partai ini. Beliau memenangkan pemilihan umum (éléction générale) 2007 dengan mengalahkan Ségolène Royal dari Parti Socialiste. Nicholas Sarkozy merupakan Presiden ke-6 Republik Perancis, setelah Charles de Gaulle (1961-1969), Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), François Mitterand (1981-1995) dan Jacques Chirac (1995-2002).
[8] Partai politik di Perancis, dalam http://www.google.com/, diakses pada tanggal 3 Mei 2008, Pkl. 20.03 WIB.
[9] Kabinet pimpinan Presiden Nicholas Sarkozy beranggotakan 15 pejabat dan separuhnya adalah kaum wanita. Termasuk dalam kaum wanita tersebut adalah tiga orang menteri perempuan muslim. Mereka adalah Rachida Dati, Rama Yade dan Fadela Amara. Dati, adalah muslimah kelahiran Perancis dari orang tua yang berasal dari Afrika Utara. Ia ditunjuk sebagai menteri kehakiman. Yade yang lahir di Senegal, dikenal sebagai politikus Union for Popular Movement (UPM) yang namanya sedang naik daun. Ia adalah puteri seorang diplomat yang berimigrasi ke Prancis 20 tahun yang lalu. Yade yang dibesarkan di daerah pinggiran kota Paris ini merupakan menteri termuda-usianya baru 30 tahun-dan ditunjuk sebagai menteri muda urusan luar negeri dan hak asasi manusia. Sedangkan Amara, 43, adalah seorang muslim keturunan Aljazair yang dikenal sebagai tokoh kiri dan ditunjuk sebagai menteri urusan urbanisasi.
[10] Jacky Girardet & Jacques Pécheur, Campus: méthode de français 1, CLE International, hal. 155.
[11] Wilayah Perancis dibagi ke dalam beberapa commune. Pembagian wilayah Perancis bermula dari commune (yang paling kecil), département (ada 99 département di Perancis), région (ada 26 région) dan la France (negara Perancis sebagai satu kesatuan).
[12] Wilayah Perancis dibagi ke dalam 26 région, termasuk 4 région d'outre-mer (région di seberang lautan).
[13] Perdana menteri Perancis sekarang adalah François Fillon.

30 Maret 2008

KRISIS EKONOMI AS - 2008

(Dalam Kaitannya dengan Teori Sistem Politik David Easton)


Teori Sistem Politik David Easton
David Easton memaparkan bahwa dalam suatu sistem politik terdapat dua faktor penting yaitu input dan output. Input dalam sistem politik dapat berupa tuntutan yang berasal sekitar sistem politik (external) maupun dari dalam sistem politik (internal) serta dukungan baik yang bersifat nyata dan terbuka atau tidak. Input ini yang kemudian diproses dalam sistem politik dan hasil yang keluar disebut output. Output biasanya berbentuk kebijakan-kebijakan atau keputusan yang bersifat otoritatif. Setelah output keluar dan diterapkan dalam masyarakat, maka akan timbul reaksi-reaksi dari masyarakat sebagai tanggapan dari kebijakan atau keputusan tersebut. Reaksi inilah yang disebut feedback, yang kemudian akan berubah menjadi tuntutan dan dukungan (input). Begitu seterusnya. Dalam siklus sistem politik, lingkungan cukup berpengaruh dalam, tetapi tetap berada di luar sistem.

Kaitan Teori Sistem Politik dengan Resesi Ekonomi AS.
Amerika Serikat adalah negara berbentuk republik federal dengan sistem pemerintahan presidensial, terletak di bagian utara benua Amerika. Luas wilayah: 9.370.614 km2 dengan jumlah penduduk 302.2 juta orang (2005). Amerika Serikat sejak runtuhnya kejayaan Uni Soviet atau blok komunis, merupakan negara adidaya yang tidak ada tandingannya. Amerika Serikat memiliki tingkat ilmu pengetahuan termaju dan menguasai industri strategis perang terbesar di dunia dengan jumlah penduduk hanya 5% dari penduduk dunia, tetapi memiliki GNP 9.255 trilyun US$dolar, atau mendekati 0,25% dari “Gross Global Product”. Pendapatan social bruto perkapita $ 41.400 (2005).[1] Namun saat ini, negara yang dipimpin oleh George W Bush (sejak 18 Januari 2001) sedang mengalami resesi ekonomi. Bahkan beberapa mengatakan ekonomi Amerika sudah sampai pada level krisis.

INPUT
Resesi ekonomi Amerika yang terjadi saat ini (2008) telah berkembang menjadi sebuah isu global karena membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara lainnya, khususnya negara-negara berkembang. Resesi ini disebabkan oleh beberapa hal berikut, seperti:
ü penumpukan hutang nasional hingga mencapai 8,98 trilyun dolas AS sedangkan PBD hanya 13 trilyun dollar AS;
ü kebijakan pengurangan pajak korporasi sebesar 1,35 trilyun dollar AS yang berdampak pada berkurangannya pendapatan negara;
ü kebijakan suku bunga rendah yang mendorong terjadinya spekulasi;
ü pembengkakan anggaran militer AS untuk membiayai perak Irak dan Afganistan, setelah membiayai perang Korea dan Vietnam;
ü CFTC (Commodity Futures Trading Commision) sebuah lembaga pengawas keuangan tidak mengawasi ICE (Inter Continental Exchange) sebuah badan yang melakukan aktivitas perdagangan berjangka di mana ICE juga turut berperan mendongkrak harga minyak hingga lebih dari USD 100/barel;
ü Subprime Mortgage: kerugian surat berharga property sehingga membuat Merryl Lynch, Goldman Sachs, Northern Rock, UBS, dan Mitsubishi UFJ menjadi bangkrut.
Beberapa faktor di atas bisa digolongkan sebagai input terjadinya resesi ekonomi yang melanda Amerika Serikat saat ini.

OUTPUT
Resesi sendiri adalah salah satu tahapan dari siklus bisnis di mana terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang meluas ke mana-mana. Dalam resesi, kemajuan atau konyungtur mengalami kemunduran dengan gejala-gejala seperti penurunan GNP, kenaikan harga dan pengangguran serta ketidakseimbangan neraca (pengeluaran lebih besar daripada pendapatan). Dibanding dengan depresi, maka resesi relative lebih lama tetapi kurang drastis.

Seperti telah sedikit dipaparkan di atas, terdapat beberapa poin yang menjadi penyebab terjadinya resesi ekonomi di AS dikarenakan “salah kebijakan” dari pemerintah AS sendiri. Kebijakan tersebut ini dibuat pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush. Oleh karena itu, menurut saya ada benarnya jika dikatakan bahwa Bush adalah orang yang aktor dibalik resesi AS, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya.
Kaitannya dengan teori sistem politik David Easton adalah bahwa kebijakan pengurangan pajak korporasi, kebijakan suku bunga rendah, penumpukan hutang nasional, dan kebijakan berkenaan dengan anggaran militer AS telah menjadi input atas resesi ekonomi yang sekarang melanda Amerika Serikat.


[1] B.N. Marbun, SH., Kamus Politik, Edisi Revisi 2007, hal: 17